“Pelanggaran yang didalilkan pemohon di 179 TPS di 11 kecamatan tidak memiliki dasar sama sekali. Narasi dan petitum permohonan pemohon tidak terkoneksi dengan bukti yang diajukan,” ungkapnya.
M. Nursal juga menegaskan bahwa sejak April 2024, jauh sebelum pemungutan suara, H. A. Irwan Hamid sebagai calon incumbent sudah tidak menjabat sebagai Bupati Pinrang.
“Netralitas ASN yang didalilkan pemohon juga telah dilaporkan ke Sentra Gakumdu dan dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana. Selain itu, hasil rekapitulasi di 179 TPS yang dipermasalahkan telah ditandatangani oleh saksi-saksi dari pemohon,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nursal mengungkapkan bahwa, pemohon juga tidak patuh dalam pelaporan dana kampanye kepada KPU Pinrang.
“Jika pemohon memang menjadi peraih suara terbanyak, menurut peraturan, mereka tidak memenuhi syarat untuk dilantik karena pelanggaran administrasi ini,” tegasnya.
Humas Bawaslu Aswar: Dalil Pemohon Sengketa Pilkada Tak Didukung Bukti Kuat
Di sisi lain, Aswar selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas & Humas Bawaslu Kabupaten Pinrang menyampaikan, Bawaslu telah menerima beberapa laporan pelanggaran.
“Setelah dilakukan pemeriksaan bersama Sentra Gakumdu, laporan-laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dilanjutkan. Dari 13 laporan pelanggaran netralitas ASN, 11 laporan telah diteruskan ke BKN, sementara 2 lainnya tidak memenuhi syarat,” ujarnya.
“176 TPS lainnya dinyatakan tidak terjadi pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa dalil pemohon tidak didukung oleh bukti yang kuat,” tambahnya.
Untuk diketahui, KPU Kabupaten Pinrang menghadapi tuntutan dari pemohon PHPU Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Pasangan Nomor urut 1, Ahmad Jaya Baramuli – Abdillah Natsir.
Sesuai dengan ketentuan MK akan kembali menggelar sidang pembacaan putusan sehingga hasil dari sidang sengketa PHPU akan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan akan dijadwalkan beberapa waktu mendatang.(*)
Pewarta: KASMAN MARINA
Editor: ABDUL
