Indonesian-times.com, SIDRAP – Pemerintah Kabupaten Sidrap mengikuti entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta koordinasi pemeriksaan LKPD dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2024, Selasa (15/4/2025).
Kegiatan ini diikuti secara daring dari ruang kerja Bupati Sidrap.
Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, hadir dalam kegiatan tersebut didampingi Penjabat Sekda Andi Rahmat Saleh, Inspektur Kabupaten Mustari Kadir, dan Kepala BKAD Sahabuddin.
Turut hadir Sekretaris Inspektorat Suardi, Sekretaris BKAD Andi Alauddin K., Kabid Perencanaan Anggaran Sunandar Priyoatmojo, serta Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Fadli Yacub.
Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VI BPK RI, Dr. Laode Nusriadi, menyampaikan bahwa entry meeting bertujuan mengomunikasikan lingkup, sasaran, dan fokus pemeriksaan LKPD 2024, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi tata kelola keuangan pusat dan daerah.
Sementara itu, Anggota BPK VI RI, Dr. H. Fathan Subchi, mengungkapkan bahwa pemeriksaan pendahuluan atas LKPD 2024 telah selesai.
Pemerintah daerah selanjutnya akan menyerahkan LKPD audited untuk pemeriksaan terperinci.
“Pemeriksaan LKPD bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas pengendalian intern,” jelasnya.
Fathan menyebut pemeriksaan tahun ini difokuskan pada area berisiko tinggi, seperti belanja bantuan sosial, belanja tak terduga, hibah, dan belanja modal dengan metode pengadaan langsung atau pelunasan utang konstruksi.
Ia menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, penguatan pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap regulasi.
BPK juga akan memantau tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan.
Usai kegiatan, Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, menyatakan kesiapan Pemkab Sidrap mendukung pemeriksaan BPK demi pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Kami siap menindaklanjuti rekomendasi BPK serta menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan agar pemeriksaan berjalan lancar,” ujarnya.
Sebagai informasi, entry meeting ini diikuti oleh sejumlah pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, baik secara daring maupun luring.
Pewarta/Editor : BAMBANG N.
