Plt. Badan Kesbangpol Pinrang A. Haswidy Rustam (tengah) pada acara Rakor Forum Diskusi Organisasi Kemasyarakatan digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Pinrang, Rabu (5/11/2025).(Foto: Dok. Istimewa)
Indonesian-times.com, PINRANG – Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), terus mendorong terciptanya sinergitas antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam mendukung pembangunan daerah.
Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Diskusi Organisasi Kemasyarakatan digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Pinrang, Rabu (5/11/2025).
Pelaksana tuas (Plt) Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pinrang, A. Haswidy Rustam, SSTP., M.Si. pada acara tersebut mengungkapkan bahwa, kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, dan pembinaan terhadap seluruh Ormas yang ada di daerah ini.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan ormas menjadi kunci terciptanya kondisi sosial yang harmonis dan berkelanjutan.
“Organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Melalui kerja sama dan komunikasi yang baik, Ormas dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun kehidupan sosial yang damai dan mendukung pembangunan daerah,” ujar Haswidy.
Pentingnya Miliki Legalitas yang Sah
Dirinya juga menekankan pentingnya setiap ormas untuk memiliki legalitas yang sah. Legalitas ini, lanjutnya, tidak hanya memberikan pengakuan resmi dari negara, tetapi juga memastikan Ormas memiliki tanggung jawab moral dan administratif dalam menjalankan kegiatannya.
“Pemerintah tidak ingin organisasi berjalan tanpa kejelasan hukum. Maka, kami mendorong seluruh Ormas segera mendaftarkan diri, agar dapat diakui secara resmi dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Haswidy menjelaskan bahwa, Kesbangpol kini menerapkan sistem administrasi berbasis teknologi informasi dalam penerbitan Surat Keterangan Keberadaan Organisasi dan Tanda Penerimaan Keberadaan Ormas. Penerapan sistem ini diharapkan mampu menciptakan tertib administrasi serta transparansi dalam pengelolaan data organisasi.
Namun demikian, Kesbangpol tidak akan memproses penerbitan dokumen bagi Ormas yang mengalami dualisme kepengurusan.
“Kami mendorong setiap organisasi untuk menyelesaikan perbedaan secara musyawarah. Kesbangpol akan memfasilitasi upaya rekonsiliasi agar Ormas tetap solid dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat,” tegasnya.(*)
Pewarta/Editor: KASMAN MARINA
