Menu

Mode Gelap
Kunker ke Palopo Kapolda Sulsel Soroti Tugas Kepolisian Turut Diawasi Masyarakat Melalui Teknologi Digital dan Medsos Sebanyak 70 Orang di Kentucky, AS Tewas usai Diterjang Tornado Dahsyat Kemendag Cabut Larangan Penjualan Minyak Goreng Curah Berita Populer: Uji Coba Gage ke Anyer-Kunjungan Wisman 2022 Diprediksi Rendah Bosen Kerja Kantoran? Jadi Atlet MMA Aja! Di Negeri Sawit, Minyak Goreng Tak Terjangkau

Uncategorized

Hadiri High Level Meeting TPID, Penjabat Gubernur Sulsel Sampaikan Penanganan Inflasi Harus Fokus

badge-check


Hadiri High Level Meeting TPID, Penjabat Gubernur Sulsel Sampaikan Penanganan Inflasi Harus Fokus Perbesar

Indonesian-times.com, Makassar — Inflasi Sulawesi Selatan Bulan Mei 2024 untuk year-on-year (YoY) sebesar 2,42 persen, sedangkan inflasi tahun kalender 1,10 persen.

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi semua pihak atas sinergi yang dilakukan.

banner 300x600

“Alhamdulillah, terima kasih. Sulsel masih tetap bertahan inflasi year on year dengan 10 besar terendah dengan inflasi 2,42 persen,” kata Pj Gubernur Sulsel. Prof Zudan.

Inflasi (YoY) Provinsi Sulsel bulan Mei 2024 ini turun dibandingkan April 2024, yaitu 2,61 persen. Inflasi bulan Mei lebih rendah dibandingkan inflasi nasional periode yang sama, pada bulan Mei 2024, 2,84 persen.

Hal ini disampaikan pada pertemuan High Level Meeting (HLM) TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) bersama Forkopimda dan bupati/wali kota se-Sulsel. Pertemuan HLM tersebut berlangsung di Baruga Phinisi Lantai 4 Kantor Perwakilan BI (Bank Indonesia), Selasa, 4 Juni 2024.

IHK Harus Ditekan dengan Pasar Murah dan Subsidi Langsung Pedagang

Penjabat Gubernur Prof Zudan Arif menyampaikan, penanganan inflasi menjadi fokus karena melaksanakan arahan presiden dan menteri dalam negeri.

Dikatakan, Indeks Harga Konsumen (IHK) harus ditekan, selain melakukan pasar murah. Menurutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan subsidi langsung ke pedagang atau distributor.

“Pasar murah dilaksanakan untuk melayani masyarakat yang jauh dari pasar. Sedangkan yang dekat, dengan pasar subsidi langsung ke pedagang dan distributor,” ujarnya.

Dengan harga terkendali, kata Prof Zudan, masyarakat dapat harga yang murah dan terjangkau. Dengan harga yang murah, petani juga tidak dirugikan karena langsung subsidi ke pedagang dan distributor. Subsidi bisa untuk transportasi. Namun, perlu dilakukan pengawasan dengan baik.

Menurutnya, penanganan inflasi dapat dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan dimasukkan ke dalam APBD. Dapat dimasukkan ke RKPD 2025, RPJM 2025-2030 dan RPJP 2025-2045.

“Arahan .presiden, penanganan inflasi dimasukkan ke Rencana Kerja Pemerintah dan masukkan ke APBD,” tandasnya. (*)

Referensi: Rilis Pers Humas Pemprov Sulsel

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kasdam XIV/Hasanuddin Ikuti Rakor Pilkada Ulang dan PSU Pilkada secara Virtual

10 Mei 2025 - 03:14 WIB

Pemkab Sidrap dan Kejari Jalin Kerja Sama Cegah Penyalahgunaan Dana Desa

16 April 2025 - 11:16 WIB

Stadion GBH Parepare Catat Sejarah, PSM Makassar Menang 1-0 atas Cong An Ha Noi Asian Club Championship 

3 April 2025 - 07:40 WIB

Indonesia Menang 1-0 atas Bahrain Kualikasi Piala Dunia sebagai Penawar Luka

26 Maret 2025 - 03:29 WIB

Pimpin Apel Pagi, Kapolda Sulsel Nyatakan Hadir Atas Dasar Kasih Sayang Bangun Kebersamaan

25 Maret 2025 - 05:03 WIB

Trending di Uncategorized